Menjaga Integritas dan Kualitas Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada awal tahun 2025 oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Ombudsman RI menegaskan komitmennya dalam mengawasi pelaksanaan program MBG untuk mencegah maladministrasi dan memastikan program berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menyampaikan bahwa pengawasan ini dilakukan melalui uji petik di 34 titik di tingkat provinsi sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pelaksanaan MBG. Pengawasan ini diperlukan karena Ombudsman menemukan sejumlah persoalan krusial selama periode Januari hingga April 2025, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan kesiapan anggaran. Ombudsman juga menyoroti proses verifikasi yayasan dan dapur penyedia makanan MBG, serta meminta Kementerian Hukum untuk menyederhanakan proses legalisasi yayasan agar program berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

Dalam aspek kualitas, Ombudsman meminta agar seluruh satuan pelayanan dapur menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat guna mencegah insiden seperti keracunan makanan. Selain itu, Ombudsman mengapresiasi adanya mekanisme pembiayaan dengan sistem at cost yang berlaku mulai Mei 2025. Sistem pembiayaan program MBG dilakukan dengan skema uang muka untuk 10 hari pertama, yang kemudian dapat diajukan kembali untuk pembiayaan 10 hari berikutnya.

Sementara itu, KPK juga memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program MBG. KPK menyoroti empat aspek kunci dalam penguatan tata kelola program MBG, yaitu akuntabilitas anggaran, integritas penyelenggara, kualitas bahan pangan, dan transparansi pelaksanaan. KPK mendorong agar anggaran yang besar yang dikelola oleh BGN dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tidak disalahgunakan. Selain itu, KPK juga menekankan pentingnya integritas penyelenggara program, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kualitas bahan pangan yang digunakan dalam program MBG juga menjadi perhatian KPK. KPK mendorong agar bahan pangan yang disediakan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan dan aman untuk dikonsumsi. Terakhir, KPK menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program MBG, termasuk dalam hal pengadaan bahan pangan, distribusi, dan pelaporan penggunaan anggaran.

Sinergi antara Ombudsman dan KPK dalam mengawasi pelaksanaan program MBG menunjukkan komitmen kedua lembaga untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun, tantangan dalam pelaksanaan program ini masih besar, terutama terkait dengan distribusi makanan ke daerah-daerah terpencil, kualitas bahan pangan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Untuk itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program ini, termasuk dalam hal penyediaan fasilitas dan sumber daya manusia yang diperlukan. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan serta dalam mengawasi pelaksanaan program ini di tingkat lokal, sehingga dapat memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan kerjasama yang baik antara semua pihak, diharapkan program MBG dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung tercapainya generasi yang sehat dan cerdas di masa depan.